BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Dlidiki hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka.
1. Pembentukan: Diumumkan pada 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada dan diresmikan pada 29 April 1945.
2. Kepengurusanikenal dalam bahasa Jepang sebagai Dokuritsu Junbi Cosakai, badan ini dibentuk untuk mempelajari dan menye: Diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P. Soeroso.
3. Sidang I (29 Mei – 1 Juni 1945): Membahas Dasar Negara. Tokoh seperti Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan usulan. Pada 1 Juni, Soekarno mengusulkan nama Pancasila.
4. Panitia Sembilan: Dibentuk saat masa reses, panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945 yang memuat rumusan awal sila-sila Pancasila.
5. Sidang II (10 – 17 Juli 1945): Membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), bentuk negara (Republik), wilayah negara, dan kewarganegaraan.
6. Pembubaran: BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya.
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai, badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia.
1. Pembentukan: Dibentuk pada 7 Agustus 1945.
2. Kepengurusan: Diketuai oleh Ir. Soekarno dengan wakil Drs. Mohammad Hatta dan penasihat Ahmad Soebardjo.
3. Pertemuan Dalat: Pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan kepada Soekarno, Hatta, dan Radjiman bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Namun, proklamasi akhirnya dilakukan secara mandiri pada 17 Agustus 1945 menyusul menyerahnya Jepang kepada Sekutu.
Sidang PPKI Pasca-Proklamasi:
1. 18 Agustus 1945: Mengesahkan UUD 1945, memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
2. 19 Agustus 1945: Menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan pembentukan kementerian.
3. 22 Agustus 1945: Membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).